Ketegangan diplomatik antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok semakin meningkat, menciptakan dampak yang signifikan tidak hanya bagi kedua negara tetapi juga bagi tatanan global. Berbagai isu telah memicu konflik, termasuk hak asasi manusia, sengketa perdagangan, dan kekuatan militer. Kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi telah memicu kekhawatiran di AS, yang melihat dominasi globalnya terancam.
Salah satu pemicu utama ketegangan adalah konflik di Laut Cina Selatan. Tiongkok mengklaim hampir seluruh wilayah tersebut, mengabaikan tuntutan dari negara-negara tetangga seperti Filipina dan Vietnam. AS, yang mengusung kebijakan kebebasan navigasi, sering kali melayari wilayah itu sebagai bentuk protes terhadap klaim Tiongkok, yang semakin memperburuk hubungan bilateral.
Di sisi lain, isu hak asasi manusia di wilayah Xinjiang juga menjadi sorotan. Pemerintahan Biden telah mengecam kebijakan Tiongkok yang dianggap menindas Muslim Uighur. Tanggapan AS termasuk sanksi terhadap pejabat Tiongkok yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Kritikan ini tidak hanya memperburuk hubungan tetapi juga memicu tindakan balasan dari Tiongkok, yang menyatakan bahwa AS tidak memiliki hak untuk mencampuri urusan dalam negeri.
Di sektor ekonomi, konflik perdagangan antara kedua negara menjadi salah satu faktor utama ketegangan. Sejak Perang Dagang yang dimulai pada 2018, kedua belah pihak saling menerapkan tarif tinggi pada barang-barang impor, memperlambat pertumbuhan ekonomi global. Perundingan perdagangan sering kali menemui jalan buntu, dengan kedua negara berusaha memposisikan diri sebagai yang unggul dalam industri teknologi dan manufaktur.
Investasi dalam teknologi juga menjadi isu sensitif. Tiongkok berambisi menjadi pemimpin dalam teknologi canggih, tetapi AS khawatir bahwa kolaborasi dalam bidang ini dapat membahayakan keamanan nasional. Sebagai respons, AS telah membatasi akses perusahaan-perusahaan Tiongkok terhadap teknologi kunci, dan menempatkan beberapa perusahaan Tiongkok dalam daftar hitam, membatasi kemampuan mereka untuk beroperasi di pasar AS.
Situasi ini semakin rumit dengan munculnya aliansi baru, seperti AUKUS dan Quad. Aliansi ini menegaskan komitmen untuk menahan pengaruh Tiongkok di Indo-Pasifik. Tiongkok memandang langkah-langkah ini sebagai upaya untuk mengisolasi mereka, dan merespons dengan meningkatkan aktivitas militernya di wilayah tersebut.
Media sosial dan propaganda juga memainkan peran penting dalam ketegangan ini. Kedua negara menggunakan platform digital untuk menyebarkan narasi mereka, sering kali memperburuk stereotip dan kebencian. Hal ini tidak hanya menciptakan ketegangan rakyat tetapi juga menghambat diplomasi antar kedua negara.
Perubahan iklim dan pandemi COVID-19 menyediakan beberapa ruang untuk kolaborasi. Namun, ketegangan geopolitik tetap menghambat kemajuan. AS dan Tiongkok harus menemukan cara untuk berdialog dan mengatasi isu-isu mendasar untuk menghindari konflik lebih lanjut.
Dengan meningkatnya ketegangan ini, penting bagi masyarakat internasional untuk mengawasi dan menganalisis perkembangan. Stabilitas global tergantung pada kemampuan kedua kekuatan besar untuk melanjutkan dialog dan menemukan solusi damai untuk masalah yang ada.